Laporan wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Serikat Nelayan Indonesia (SNI) meminta pemerintah menjaga kedaulatan NKRI dalam perundingan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia dan Vietnam serta mendorong BAKAMLA dan TNI AL memperkuat pengawasan di wilayah laut yang rentan.
Saat menjadi pembicara dalam Seminar Penelusuran Kekacauan di Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Vietnam yang digelar di Desa Gebang Kulon, Cirebon, Rabu (7/12/2022), Sekjen SNI Budi Laksana. mengatakan, persoalan perbatasan merupakan persoalan yang perlu dijawab oleh SNI dan seluruh kader SNI Fishing dimanapun berada, terutama terkait illegal fishing yang menjadi permasalahan hingga saat ini dan masih belum terselesaikan.
Baca juga: Fakta Pencurian Ratusan Ribu Ikan Louhan, Cara Tak Terduga dan Action Camera Berhasil Tertangkap
Untuk itu, SNI meminta pemerintah menjaga hak berdaulat NKRI dalam perundingan ZEE Indonesia dan Vietnam.
SNI juga mendesak BAKAMLA dan TNI AL untuk memperkuat pengawasan perairan Indonesia yang dianggap rentan.
Panglima TNI Angkatan Laut Cirebon yang diwakili Letnan Jenderal (P) Mohamad Fadli mengatakan, TNI AL memiliki kewenangan untuk menjaga kedaulatan, mendeteksi, menghentikan, dan menginspeksi kapal ketika kapal Indonesia berhadapan dengan kapal patroli negara lain.
Pembicara dari BAKAMLA yang diwakili oleh Kolonel David Hastiadi mengatakan, pada dasarnya tugas dan fungsi Bakamla terbatas pada menjaga garis wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Terkait alotnya negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Vietnam, ia mengatakan upaya penanganan di lapangan telah dilakukan Kementerian Luar Negeri.
Kolonel David menegaskan sikap pemerintah hanya perlu hati-hati karena semuanya perlu dibuktikan oleh kedua belah pihak yang masing-masing memiliki argumentasi.
Pada seminar yang sama, pengamat kelautan Amir Mahmud menyampaikan poin penting tentang kerja sama penanganan isu illegal fishing antara nelayan di Natuna Utara dan Cirebon.
“Agar isu illegal fishing dan isu perbatasan terkait ZEE antara Indonesia dan Vietnam, para nelayan dapat segera merespon dan mendorong pemerintah untuk merundingkan perbatasan ini dengan mengacu pada prinsip kedaulatan NKRI,” ujarnya. .
Baca juga: Polemik Natuna: Sikap Tegas China Terhadap Ucapan Susi soal Pemisahan Pencurian Ikan dan Investasi
Amir Mahmud menambahkan, diadakannya seminar ini untuk memberikan dukungan kepada pemerintah agar tidak mundur selangkah pun dalam negosiasi penetapan ZEE Indonesia dan Vietnam,” ujarnya.
Dalam sesi tanya jawab, para nelayan juga menyuarakan keinginannya yaitu berharap pemerintah memperhatikan masalah batas laut dan nelayan kecil, pencurian ikan oleh Vietnam patut ditindak karena pencurian ikan oleh Vietnam telah mengancam keselamatan dan kesejahteraan. dari masyarakat nelayan.
Menindaklanjuti hasil seminar tersebut, SNI akan mengerahkan kekuatan organisasi perikanan lainnya dalam merespon isu perbatasan ZEE Indonesia-Vietnam dan illegal fishing oleh Vietnam.
SNI juga akan semakin besar dan kampanye akan terus berlanjut hingga perundingan perbatasan ZEE Indonesia-Vietnam benar-benar menguntungkan wilayah Indonesia, dan akan mendorong sepenuhnya aparat keamanan Indonesia untuk memberantas illegal fishing dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Seminar ini dihadiri oleh sekitar seratus peserta antara lain perwakilan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Cirebon dan perwakilan nelayan yang tergabung dalam SNI.
