liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86

Latest Post

BMW Siapkan Dana Rp 13.1 Triliun untuk Ekspansi ke Meksiko Saham Teknologi Diprediksi Memimpin Pasar karena Keberhasilan The Fed Kendalikan Inflasi

Laporan wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah meminta pemerintah tidak terburu-buru menerapkan kebijakan Zero Odol (over dimension overload) pada 2023.

Penggunaan Zero ODOL juga akan mempengaruhi daya saing industri dalam negeri.

“Industri harus berinvestasi untuk menambah unit distribusinya karena lori akan dijerat pidana jika melebihi daya dukungnya,” kata Trubus dalam keterangan tertulis, Rabu (1/11/2023).

Situasi ini, kata dia, akan menghambat distribusi barang yang telah diproduksi oleh industri ke daerah.

Baca juga: Nol ODOL Tarik Tali, Kemenperin Sebut Naik Inflasi Penyebabnya, KNKT Nyatakan Pelayaran Berbahaya

“Ini akan memicu kelangkaan ketersediaan barang yang berdampak pada kenaikan harga, berpotensi memicu inflasi.

Jadi ini masih terlalu berisiko untuk diterapkan,” katanya.

Zero ODOL bisa diimplementasikan namun untuk jangka pendek, kerjasama dan sinergi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan Pemda sangat diperlukan.

Ditambahkannya, nihil ODOL akan memicu kenaikan harga barang-barang konsumsi, mengingat tidak sedikit kebutuhan pokok masyarakat yang diangkut dengan lori.

Jika itu terjadi, masyarakat akan kembali menjadi korban kebijakan yang sembrono dan harus berdamai dengan keadaan.

Asumsi penghitungan kenaikan harga barang akibat penerapan zero ODOL sebelum waktunya dihitung oleh Asosiasi Logistik Indonesia (ALI).

Mereka memperkirakan harga barang logistik akan naik hingga 50 persen akibat kebijakan ini, artinya masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Transportasi Indonesia (MTI) Harya S. Dillon menilai perlu mengembangkan jalur logistik yang tidak hanya berbasis jalan raya.

Pemerintah harus merencanakan untuk membangun pelabuhan dan pusat industri terpadu dengan sambungan rel sehingga lalu lintas barang dengan volume tinggi dapat ditangani secara efisien dan aman,” katanya.

Ia menjelaskan, pengembangan angkutan logistik juga sekaligus mendukung penerapan zero ODOL.

Sayangnya, lanjutnya, kewenangan pengelolaan angkutan barang berbasis jalan belum sepenuhnya terintegrasi, karena kewenangan masih dimiliki Ditjen Jalan, Kementerian PUPR, dan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.