Reporter Tribunnews.com Reynas Abdila melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Institute of Economic and Financial Development (Indef) Abra Talattov mendukung rencana pemerintah memberikan insentif atau subsidi untuk pembelian kendaraan listrik.
Menurutnya, kebijakan ini dapat menarik minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan ramah lingkungan.
“Saya menganggap insentif ini wajar dan bisa diterima. Dengan adanya insentif ini, konsumen secara bertahap akan beralih ke kendaraan listrik, karena kita tahu harga kendaraan listrik masih cukup mahal. Jadi saya dukung,” kata Abra dalam keterangannya, Sabtu (1/7). / 2023).
Abra mengatakan, wacana pemberian insentif pembelian kendaraan listrik perlu dimatangkan agar dapat diwujudkan, yakni dengan membuat payung hukum yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan pemberian insentif pembelian kendaraan listrik.
“Dari sisi regulasi, harus segera ada payung hukum atau rule of the game terkait insentif tersebut. Termasuk kriteria kendaraan listrik yang layak mendapat insentif. Dari sisi nilai misalnya kendaraan listrik yang sangat mahal tidak perlu insentif,” katanya.
Abra juga memberi catatan tentang rencana insentif ini, yaitu penerapan subsidi energi terintegrasi, khususnya subsidi BBM.
Baca juga: Mobil Listrik dan Hybrid Dijamin Dapat Insentif, Bus Listrik Kapan?
Artinya, mengalihkan subsidi BBM ke insentif pembelian kendaraan listrik, juga bisa menghindari bertambahnya beban keuangan negara.
“Dengan insentif ini akan ada pergeseran angkutan kendaraan pribadi dari sebelumnya menggunakan BBM ke listrik, sehingga subsidi energi dialihkan dari BBM ke stimulasi kendaraan listrik,” ujarnya.
Agar lebih efektif, masyarakat akan diberikan dua opsi, yakni insentif pembelian kendaraan listrik atau subsidi BBM.
Baca juga: Regulasi Insentif Kendaraan Listrik Ditutup Juni 2023? Menperin: Bisa lebih cepat
“Itu akan menjadi pilihan masyarakat, tapi kebijakan subsidi harus terintegrasi. Jadi masyarakat tidak bisa menikmati dua subsidi, masyarakat yang menentukan kendaraan mana yang menguntungkan masyarakat,” ujarnya.