Reporter Tribunnews.com Chaerul Umam melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN Intan Fauzi menggelar sosialisasi peran kemitraan BUMN di Cilangkap, Tapos, Kota Depok.
Kegiatan yang diikuti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) digelar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kita tahu keterlibatan UKM dalam pertumbuhan ekonomi sangat besar. Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah mencapai lebih dari 90 persen dari total 64 juta pelaku usaha di Indonesia.”
“Agar UMKM mendapatkan banyak kebijakan dari Pemerintah,” kata Intan Fauzi, Jumat (30/12/2022).
Sosialisasi bertajuk “Memiliki BUMN sebagai Lokomotif Kebangkitan Ekonomi Indonesia Masa Depan” ini dihadiri oleh 180 pelaku UMKM.
Baca Juga: Ombudsman RI: 600 Nasabah Bank BUMN Belum Terima Sertifikat Meski Bayar KPR, Rugi Rp 120 Miliar
Intan Fauzi mengatakan, bias Kementerian BUMN terhadap UKM sangat besar.
Kementerian BUMN membuat kebijakan yang mendukung kemajuan UKM diantaranya Ultra Micro Holding yang melibatkan tiga badan usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI), PT Pegadaian (Persero) dan PT Madani National Capital (Persero).
Peran BUMN dalam memajukan sektor UMKM juga dikoordinasikan dalam hal pemberian pinjaman modal, pelatihan dan pendampingan pemasaran. Hal ini dilakukan agar UKM bisa berbenah.
“Ultra Mikro Holding tidak hanya bertujuan untuk menambah jumlah pelanggannya, dengan hanya memberikan pinjaman modal tetapi juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan skala usaha para pelaku UMKM, misalnya bagaimana memilih bahan baku yang tepat dalam proses produksi, kemasan yang memiliki nilai jual, hingga akses pemasaran,” katanya. .
Intan mengatakan, pelatihan dilakukan dengan melibatkan pelanggan sesuai dengan kebutuhannya.
Dimana muaranya adalah meningkatkan produksi para pelaku UKM. Artinya, selain modal, mereka juga diberikan bantuan untuk meningkatkan keterampilannya.
“Untuk permodalan juga sangat mudah, nasabah dikumpulkan sampai tingkat RT dengan bantuan PNM (Ibukota Negara Kewarganegaraan)” ujar Anggota DPR RI dari Jawa Barat VI, Kota Bekasi dan Depok ini.
Pelanggan pelaku UKM, termasuk yang masih pemula, atas kesepakatan bersama, akan bertemu secara rutin untuk bertukar pikiran.
Tujuannya, selain untuk mengetahui kendala yang dihadapi, juga untuk mencari jalan keluarnya.
Misalnya terkait pelunasan pinjaman, dengan sistem tanggung jawab bersama antar anggota.
“Hal ini diharapkan dapat menghindari pinjaman bermasalah, selain membantu masyarakat agar tidak terjerat pinjaman online ilegal, rentenir yang masih marak di masyarakat,” kata Intan.