Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, KARAWANG – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian merespons pemberian insentif mobil listrik bagi kalangan atas.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, konteks ini lebih kepada bagaimana semua negara mendorong transisi menuju energi hijau.
“Insentif ini dilakukan oleh semua negara. Jadi tidak hanya di Indonesia. Komitmen kami adalah mempromosikan green economy to green energy. EV ini sudah kami susun yang akan kami berikan insentif,” ujarnya saat ditemui di PT Kilang HM Sampoerna di Karawang, Jawa Barat, Kamis (12/1/2023).
Dalam kaitan ini, opsi yang dipilih Pemerintah terhadap upaya beralih ke green energy adalah dengan meningkatkan permintaan kendaraan listrik melalui pemberian insentif.
Baca juga: Regulasi Insentif Kendaraan Listrik Ditutup Juni 2023? Menperin: Bisa lebih cepat
Susiwijono mengatakan, rincian insentif sedang dalam proses pembahasan terkait aspek teknis dan besarannya.
“Kemarin saya ditanya, ‘Benarkah membeli mobil EV di atas Rp 1 miliar akan disubsidi seperti mensubsidi orang kaya?’ Saya katakan kami sedang mengerjakan aspek teknis,” katanya.
Teknik insentif yang sedang dibahas adalah pertanyaan batasan harga berapa dan berapa besaran yang bisa disubsidi.
“Kemudian ada beberapa parameter masyarakat yang sedang dibahas berapa pendapatan atau UKM-nya,” kata Susiwijono.
Proses pembahasan melibatkan Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Perindustrian.
“Anggarannya sudah dibicarakan, alokasinya berapa. Kalau dihitung-hitung, roda empat dapat 80 juta, roda dua 7 sampai 8 juta. Katakanlah 7 juta, kalau dikasih 1 juta unit, jadi 1 triliun,” kata Susiwijono.
Apalagi, menurut dia, masih ada pembicaraan untuk mengubah sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik. Saat ini masih dalam tahap pembahasan.
“Motor juga ada konversi. Kalau konversi yang berbasis fosil kita kurangi, ini sedang kita diskusikan,” kata Susiwijono.
“Kami memberlakukan kebijakan itu. Untuk EV, kami akan mendorong mereka keluar dari penawaran dan permintaan,” lanjutnya.