liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86

Latest Post

BMW Siapkan Dana Rp 13.1 Triliun untuk Ekspansi ke Meksiko Saham Teknologi Diprediksi Memimpin Pasar karena Keberhasilan The Fed Kendalikan Inflasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Proses pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) di Kaltim masih berlangsung dengan pembebasan lahan milik warga secara pembelian.

Diketahui, Kawasan Inti Pemerintahan Pusat atau KIPP IKN Nusantara terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan harga ganti rugi sebesar Rp 350.000 per meter untuk lahan masyarakat Kecamatan Sepaku yang digunakan untuk pembangunan Ibukota Nusantara sudah sesuai.

Harga yang diberikan pemerintah pusat sebesar Rp 350 ribu per meter dinilai cukup besar.

Baca juga: Mulai Februari 2023, Barang Distribusi Logistik Massal Masuk Wilayah IKN Nusantara

Bupati PPU Hamdam mengatakan, masyarakat tidak akan mendapatkan harga tersebut jika tidak ada Perhimpunan Nusantara.

“Sebenarnya dengan harga Rp 350.000 per meter sudah sangat bagus. Karena kalau tidak ada IKN, dari mana bisa mendapatkan harga sebesar itu,” kata Hamdan seperti dikutip TribunKaltim, Sabtu (14/1/2023).

Hamdam mengatakan, wajar jika masih ada segelintir masyarakat yang keberatan dengan harga tanah yang diberikan pemerintah pusat.

Tindakan hukum juga bisa dilakukan, jika Anda merasa keberatan dengan sosok tersebut.

Namun, Hamdam mengaku pihaknya tidak bisa mengintervensi agar ada penyesuaian harga lagi.

Pasalnya, besaran yang disepakati saat ini tentu sudah dipertimbangkan oleh pemerintah pusat.

“Itu keputusan hukum jadi tidak bisa diintervensi.

Daerah hanya bisa melakukan pendekatan dan negosiasi, tapi yang diperhitungkan tentu saja harga yang saat ini dianggap paling pas,” ujarnya.

Luas lahan masyarakat Sepaku yang akan diambil alih untuk kepentingan mega proyek IKN baru seluas 817,9 hektar berada di Kampung Bumi Harapan dan Kampung Bukit Raya.

Pembebasan lahan akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama akan diambil alih lahan seluas 345,82 hektare.